Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Banten Ahmad Suja'i ( sumber : Tb Agus Jamaludin)
Pandeglang, tvrijakartanews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten meminta KPU kabupaten dan kota di Banten segera melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan logistik Pilkada serentak tahun 2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Hal ini harus segera dilakukan mengingat semua kendala dalam pendistribusian dan pemilihan mungkin terjadi apalagi sekarang mulai memasuki musim penghujan.
"Pemilihan tinggal 52 hari lagi, jadi segera lakukan Bintek. Bagaimana menghadapi musim kemarau dan bagaimana menghadapi musim penghujan, itu harus segera tersosialisasikan," kata Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Banten Ahmad Suja'i, Sabtu (05/10/2024).
Suja'i menjelaskan, KPU Banten menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan logistik yang diikuti oleh jajaran KPU kabupaten dan kota di Banten. Dan ini dilakukan agar semua bisa memahami kondisi wilayah nya masing-masing.
"Masing-masing wilayah kerja, di desa mana, TPS mana, akses distribusi yang masuk kategori sulit kan begitu harus sudah ada pemetaan, agar nantinya semua berjalan sesuai rencana dan tidak ada kendala,"ungkapnya.
Selanjutnya Sujai mengatakan, penting bagi KPU kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang sama supaya tidak ada kekeliruan dalam soal pengalokasian dan pendistribusian logistik.
Tak hanya itu, logistik lainnya juga harus jelas tepat jumlah. Mulai dari kotak suara, bilik suara, jenis sampul, jenis-jenis formulir. Kemudian ada tanda pengenal, formulir Plano, formulir a 4 untuk mencatat hasil termasuk juga berkaitan dengan salinan DPT, salinan DPTB.
"Petakan semuanya, dari soal pendistribusian musim penghujan maupun tidak. Karena logistik ini harus tepat jumlah dan tepat waktu. Kalau tidak tepat jumlah ini juga bertentangan dengan persoalan aspek masalah teknis," katanya.
"Di dalam ketentuan kita kan jelas surat suara itu diproduksi atau di cetak sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5 persen untuk cadangan. Kaitan debat pasangan calon dan saya rasa kabupaten dan kota harus betul-betul bisa memahami secara utuh," sambungnya.
